Ketua DPR Aceh Muharuddin berharap mulai tahun ini tidak ada lagi bantuan sosial dan hibah dalam RAPBA tahun 2015. Hal itu sesuai dengan permintaan dari pihak Kementrian Dalam Negeri.
Muharuddin mengatakan dana bansos dan hibah akan diarahkan untuk membangun infrastruktur di Aceh yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu. Karena menurutnya jika dipaksakan masuk dalam APBA, maka anggaran itu tetap akan dicoret oleh Kementrian Dalam Negeri.
Hal demikian dikatakan Ketua DPR Aceh Muharuddin pada coffee morning Gubernur Aceh beserta jajaran dengan pihak pimpinan dan Anggota DPR Aceh dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBA tahun 2015, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Kamis (08/01).
”Dirjen memang mewanti-wanti terhadap bantuan sosial dan hibah, kalaupun kita paksanakan untuk dimasukkan kemungkinan di kementrian dalam negeri juga akan dicoret, mudah-mudahan 2015 bansos/hibah nolkan, kita arahkan untuk infrastruktur yang rusak akibat banjir dan bencana,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan pemerintah pusat melarang adanya dana bantuan sosial dan hibah pada anggaran tahun 2015, hal itu juga sudah terlihat bedasarakan hasil evaluasi dan verifikasi RAPBD daerah lain, semua dana bansos dan hibah ditolak pemerintah pusat.
”Terkait hibah dan bansos pemerintah pusat telah melarangnya, ini bisa dilihat dari hasil evaluasi APBD daerah lain semua ditolak pemerintah pusat,” lanjutnya.
Zaini menyebutkan pemerintah Aceh merasa gembira jika ada aspirasi rakyat melalui DPR Aceh diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh seperti pembangunan jalan dan jembatan.
Pada pertemuan itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga mengharapkan adanya perhatian dari DPR Aceh terhadap rencana pembangunan jembatan Lamnyong Darussalam Banda Aceh yang sudah terlalu sempit.
