Anggota DPD-RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah entitas selama masa reses, para pihak yang ditemui antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kapolda Aceh dan Kajati Aceh.
Sejumlah entitas ini ditemui tidak terlepas dengan posisinya di DPD-RI yang duduk sebagai wakil ketua Komite IV yang membidangi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan pungutan lainnya, lembaga keuangan dan perbankan, Koperasi, UKKM dan statistik.
Dalam pertemuan dengan MPU Aceh, Ghazali mendapatkan penjelasan bahwasanya MPU Aceh sudah mengeluarkan beberapa keputusan dan fatwa tentang pelayanan publik, pengelolaan anggaran, anti korupsi, politik dan pemilu yang harus sesuai dengan syariat Islam, tanpa ada mark up, harus amanah, transparan, akuntabel, tidak ada manipulasi, haramnya intimidasi dan teror dalam pemilu.
Fatwa ini untuk dipedomani oleh pemerintah dan semua stakeholder. Untuk itu pihak MPU meminta Ghazali Abbas Adan, selaku anggota DPD-RI, untuk membantu mensosialisasikan kepada pemerintah dan jajarannya, agar dana yang banyak dikucurkan ke Aceh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Aceh.
Di akhir pertemuan pihak MPU meminta agar diperjuangkan keluarnya regulasi operasional pungutan zakat bagi bagi PNS sebesar 2,5 % menjadi pengurang pungutan pajak sesuai dengan UU zakat yang sampai saat ini belum berlaku.
Sementara dalam pertemuan dengan Polda dan Kajati Aceh, Ghazali Abbas Adan mendorong dua lembaga penegak hukum ini agar lebih intens melakukan proses penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang begitu besar digelontorkan untuk Aceh tetapi selalu memiliki Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sampai trilyunan, Di sisi lain banyak kebutuhan hajat hidup rakyat tidak terpenuhi.
“Perlu penindakan terhadap pelanggaran baik yang melakukan intervensi, intimidasi maupun yang melakukan mark up dalam proses tender,” ujar Ghazali.
