Kelanjutan PNPM Menunggu Kebijakan Presiden

Kelanjutan maupun kebijakan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan tahun 2015 masih menunggu kebijakan dari pemerintahan yang baru, sedangkan program PNPM Mandiri perkotaan yang sedang berjalan masih melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Hal demikian disampaika Benny Supriyadi Team Leader PNPM Mandiri Perkotaan provinsi Aceh pada workshop media di Banda Aceh, Senin (17/11).
Benny menyebutkan program PNPM sudah berada di Aceh sejak April 2005 silam, atau beberapa bulan pasca bencana gempa dan tsunami melanda Aceh.

Menurutnya awal kehadiran PNPM di Aceh fokus pada pengadaan rumah bagi korban bencana tsunami. Namun seiring waktu PNPM juga terlibat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan perekonomian masyarakat, kegiatan infrastruktur dan partisipasi perempuan.

Benny menambahkan PNPM mandiri perkotaan saat ini masih melaksanakan program pada 426 gampoeng pada 32 kecamatan di 12 kabupaten/kota.
Ke 12 daerah tersebut masing-masing Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Lagsa, dan Kota Subulussalam. Selanjutnya kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara.

“Khusus untuk lima kota secara otomatis masuk dalam program PNPM perkotaan, sedangkan untuk kabupaten diusulkan kecamatan tertentu dan gampoeng yang dipilih juga”

Ia menyebutkan bantuan yang disalurkan untuk setiap gampoeng juga beragaman berkisar antara Rp. 50 juta sampai Rp. 300 juta. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota juga ikut menyertakan dana APBD nya untuk bantuan kepada penerima manfaat.

“Kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe setiap tahunnya berlomba-lomba untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat miskin, ini bentuk komitmen mereka”ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads