Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Pusat, Prijono Tjiptojerijanto melantik dan sekaligus mengukuhkan IPADI Aceh periode 2014-2017 yang diketuai T. Zulham , Sekretaris T. Iskandar Ben Hasan MS, dan Bendahara Cut Zakia Rizki di Hermes Hotel, Banda Aceh, Senin (17/11).
Turut hadir pada pelantikan dan pengukuhan tersebut Asisten III Setda Aceh, Muzakkar, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, M. Natsir Ilyas .
Prijono Tjiptojerijanto mengatakan, Progaram KB Nasional telah dirintis sejak dasarwarsa 1970-an telah menurunkan angka kelahiran secara cukup menyakinkan. Namun demikian kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami stagnansi.
Disisi lain, jelas Prijono Tjiptojerijanto, laju pertumbuhan penduduk yang diprakirakan dapat diturunkan menjadi 1,27% per tahun pada 2010 ternyata masih cukup tinggi yaitu 1,49% per tahun “penduduk Indonesia diprakirakan akan terus bertambah. Sampai dengan 2050 penduduk Indonesia diprakirakan akan berjumlah 230 hingga 270 juta jiwa, tergantung bagaimana keberhasilan program KB,” jelas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini di Banda Aceh.
Ia juga menambahkan, saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai dengan 2030. Menurut dia, persoalan kualitas penduduk terutama generasi muda harus menjadi perhatian utama dalam hubungan dengan kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan. Begitu pun dengan persoalan masyarakat lanjut usia (lansia).
“Setelah 2030, Indonesia mulai memasuki era penduduk lanjut usia. Indonesia mulai menghadapi lansia boom. Saat ini jumlah lansia kita sekitar 20 juta jiwa dan diprakirakan jumlah ini akan menjadi 25 juta jiwa pada 2030. Pada 2050 angka penduduk lansia Indonesia akan mendekati 70 juta jiwa,” sebut Prijono Tjiptojerijanto.
Sementara di Indonesia dia mengakui masih belum satu pun provinsi di Indonesia yang menjadikan daerahnya sebagai kabupaten/kota yang ramah terhadap lansia. Ini bisa dilihat dengan masih banyaknya fasilitas umum yang tidak memberi kemudahan kepada para lansia, serta banyaknya program-program pembangunan dan perekonomian yang tidak menyentuh lansia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, M. Natsir Ilyas, mengatakan, Pengurus IPADI Aceh ini pertama kali dilantik dan dikukuhkan di Aceh, diharapkan bisa memberi sumbangsi dan pemikiran untuk keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
IPADI sebagai mitra kerja BkkbN sebagaimana mitra yang lain dapat berperan sebagai motivator atau corong untuk program KKBPK di Aceh hal ini guna untuk mempercepat tata keluarga yang berkualitas
Asisten III Setda Aceh, Muzakkar mengatakan dengan adanya IPADI Aceh diharapkan dapat membantu pemerintah Aceh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah kependudukan.Karena di IPADI berkumpulnya para praktisi dan ahli demografi sehingga pengurus IPADI sebanyak 30 orang tersebut mengetahui bagaimana permasalahan kependudukan bisa diselesaikan dengan baik dan benar.
“Selama ini Pemerintah Aceh sangat mendukung program KKBPK. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk itu perlu bersinergi dengan IPADI dan BkkbN dalam memecahkan persoalan kependudukan yang semakin hari semakin meresahkan. Karena bicara soal kependudukan tak lepas dari persoalan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Begitu juga yang diharapkan di Provinsi Aceh, IPADI Aceh yang baru dikukuhkan bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberi masukan dan nasehat tentang bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk di Aceh yang pada 2013 sudah berjumlah 5,2 juta jiwa atau bertambah 2,32 persen, jauh dari rata-rata nasional dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan perekonomian dan persoalan kependudukan lainnnya.
