Pengamat politik dan hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam M Adli Abdullah, menilai saat ini ada skenario pihak-pihak tertentu yang berkeinginan mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh.
“Saya melihat ada skenario dari pihak tertentu yang memainkan perannya untuk mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar,” kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu di Banda Aceh, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur dan statemen Forbes Aceh terkait isu pemekaran provinsi.
Ia berharap kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat kekerasan di Aceh. Dan berharap juga ada langkah-langkah politik sehingga Aceh tidak kembali tergiring ke situasi konflik.
“Apapun alasannya, negara tidak boleh membiarkan adanya senjata api ilegal berada di tangan sipil. Tidak boleh dibiarkan, dan harus dikedepankan pendekatan hukum. Namun tidak juga mengenyampingkan pendekatan musyawarah agar mereka mau menyerahkan senjatanya,” kata dia menjelaskan.
M Adli menyebutkan Aceh itu ibarat “rumput kering” yang mudah disuluti dan kemudian terbakar. “Karenanya saya melihat ada penggiringan agar konflik kembali terjadi di Aceh dan konsep konfliknya horizontal,” katanya menambahkan.
Konflik horizontal terjadi karena modal sosial dan politik Aceh sedang degradasi. Menurutnya konflik horizontal tersebut sangat bahaya, dan di Aceh jenis konflik itu pernah terjadi.
Apalagi, kata dia, munculnya kelompok sipil bersenjata itu bersamaan dengan gencar-gencarnya upaya Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi untuk menarik minat investor di provinsi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa tersebut.
Menurutnya, jika memang ada oknum masyarakat yang merasakan Pemerintah Provinsi Aceh tidak adil maka sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk melalui media massa karena ini adalah zaman demokrasi, bukan dengan kekerasan, apalagi sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak.
“Ini zaman demokrasi yang sudah sepatutnya kita tinggalkan cara-cara kekerasan. Sampaikan jika memang ada ketidak-adilan. Saya yakin Pemerintah Aceh di bawah kendali Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, akan menyahuti semua aspirasi rakyat, terutama mantan kombatan GAM, karena mereka juga GAM,” kata dia menjelaskan.
Di pihak lain, Adli juga mengimbau rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan sejahtera.
“Bagaimana Aceh bisa membangun jika kita tidak bersatu, apalagi jika kondisi keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika daerah ini masih ada teror dan intimidasi,” kata dia menjelaskan.
Ke depan, harapannya semua aktor politik ikut serta dalam memberi rasa nyaman bagi Masyarakat Aceh dengan menjaga statemennya. Dan ikut memberi kontribusi positif dalam rangka konsolidasi massal masyarakat untuk bersatu, guna mempercepat kesejahteraan rakyat.(antara)
