Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap pertemuan bisnis tiga negara Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Banda Aceh, bisa mendekatkan transpotasi antara Aceh dengan dua negara tetangga tersebut.
Sementara itu Pembahasan konektivitas transportasi kawasan Andaman jadi salah satu isu penting pelaksanaan IMT-GT di provinsi Aceh. Peserta dari ketiga negara juga sepakat untuk mewujudkan rencana itu.
Isu ini berawal dari Pemerintah Aceh yang mengusulkan memperkuat konektivitas jalur transportasi udara dan laut di kawasan Kepulauan Andaman yang mencakup Indonesia, Thailand, dan Malaysia.
Salah satu yang diusulkan adalah adanya penerbangan langsung dari kawasan wisata Langkawi (Malaysia), dan Krabi/Phuket (Thailand) ke Sabang. Untuk rute Sabang-Phuket dijadwalkan mulai 2015.
Sementara untuk jalur laut adalah rute Ranong-Phuket-Sabang/Malahayati dan jalur Krueng Geukuh-Penang/Port Klang, Malaysia. Persiapan untuk penguatan rute ini diagendakan pada kurun waktu 2015-2016.
“Pemerintah Aceh sepakat akan meningkatkan kerjasama konektivitas dengan berbagai negara melalui jalur Andaman yang menghubungkan Thailand dengan Sabang),” kata Gubernur Aceh Zaini.
Sementara itu, Kepala Badan Promosi dan Investasi Aceh, Iskandar, mengatakan usulkan konektivitas jalur transportasi ini sangat penting bagi Aceh.
Pemerintah Aceh, kata dia, serius untuk mewujudkan rencana ini dan segera mengandeng pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud seperti Garuda Indonesia.
“Nanti kita coba biarkan dengan pihak ketiga. Seperti apa penyabaran konsep ini. Apakah nanti perlu subsidi dari Pemerintah Aceh atau bagaimana. BPKS Sabang bertanggungjawab terkait hal ini,” ujar Iskandar.
Sementara itu, Menko Ekonomi Republik Indonesia, Chairul Tanjung mengapresiasi penuh kinerja pemerintah yang telah sukses menggelar acara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Kegiatan ini menurutnya akan membuka peluang besar masuknya investor ke Aceh.
“Ini peluang besar bagi Aceh untuk menarik wisatawan dan investor ke Aceh pasca konflik dan tsunami, karena Pemerintah Aceh hanyalah sebagai mediator saja. Selebihnya Aceh punya kebijakan langsung melalui otonomi khusus, yang telah diberikan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh,” ujar Chairul Tanjung.
