Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta untuk melakukan pemakzulan (pemberhentian) gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Gubernur maupun wakil gubernur dinilai tidak mampu memimpin Aceh, bahkan hingga dua tahun lebih memimpin Aceh tidak satupun dari 21 janji kampanyenya direalisasikan.
Desakan itu disampaikan koordinator aksi Barisan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) Muzakir Reza Fahlevi di halaman kantor DPR Aceh, Senin (01/09/2014).
Muzakir mengatakan BPPA mendesak agar DPR Aceh mengevaluasi dua tahun pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan Zaini-Muzakir, karena menurutnya setelah dua tahun lebih memimpin Aceh belum ada hasil yang memuaskan rakyat Aceh. Ia menuding dua tahun memimpin Aceh Zikir lebih banyak mengurusi hal-hal yang tidak jelas.
”Hari ini kita menuntut Dr Zaini mundur, alasannya sangat jelas, dari janji-janjinya pada pilkada lalu tidak ada yang direalisasikan, 21 program yang dicetuskan sama sekali belum terealisasi”ujarnya.
Muzakir menambahkan sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah Aceh merupakan program peninggalan pemerintahan sebelumnya, ia mencontohkan JKA hanya diubah nama menjadi JKRA.
Disamping itu Muzakir juga mencontohkan selama dua tahun memimpin Aceh Zikir tidak mampu melobi Jakarta untuk mengimplementasikan UUPA, imbasnya selama dua tahun memimpin Aceh tidak satupun poin-poin dalam UUPA direalisasikan.
Pada aksi yang dihadiri seratusan orang itu, BPPA kembali menuding Zaini Abdullah lebih mementingkan kepentingan kerabatnya, khususnya untuk jabatan-jabatan kepala SKPA, ”Dr Zaini sedang membangun dinasti di Aceh, kenapa kita bilang dinasti?anda boleh lihat ke SKPA-SKPA, itu rata-rata adalah keluarga Zaini”pungkasnya.
