Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Maman Abdurrahman menyebutkan Untuk tahun 2014 ini, baru tiga daerah di Aceh yang selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
BPK RI Perwakilan Aceh telah menyerahkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD tiga daerah tersebut, masing-masing Pemko Langsa, yang tahun ini mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari sebelumnya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP ), kemudian Kabupaten Abdya mendapatkan WDP sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan Kota Banda Aceh yang kembali meraih WTP untuk ke enam kalinya berturut-turut.
Maman mengatakan baru 19 daerah yang menyerahkan LKPD kepada BPK RI perwakilan Aceh, dan tiga diantaranya sudah selesai dan sudah diserahkan LHP nya kepada pemerintah daerah masing-masing dan 16 lainnya masih pada tahap pemeriksaan. Maman menyebutkan masih ada empat daerah yang hingga kini bahkan belum menyerahkan LKPD nya kepada BPK RI perwakilan Aceh masing-masing Aceh Utara, Simeulu, Singkil dan Subulussalam.
“Yang sudah selesai langsa, ada peningkatan mereka dari WDP menjadi WTP, selanjutnya ada Abdya mereka masih bertahan pada WDP, dan ketiga banda Aceh yang berhasil meraih WTP ke enam”lanjutnya.
Maman menyebutkan dari tiga daerah yang sudah diserahkan LHP, Kota Langsa menunjukkan peningkatan dari WDP menjadi WTP, hal itu karena sudah semakin baiknya laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Sedangkan untuk kabupaten Aceh Barat Daya masih bertahan pada opini WDP karena masih banyak temuan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat, meskipun diakuinya pemerintah Abdya terlihat sudah berupaya untuk memperbaiki kinerjanya.
Sedangkan untuk kota Banda Aceh yang berhasil mempertahankan WTP selama enam tahun berturut-turut diakui menjadi catatan rekor tersendiri di Indonesia.
“Namun WTP ini bukan berarti tidak ada masalah ya, tapi laporan keuangannya yang sudah sesuai dengan akutansi pemerintahan”pungkasnya.
