Pemerintah Aceh memperingati hari Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) XI dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42 tingkat Provinsi Aceh. Acara tersebut dipusatkan di Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Senin (28/4/2014).
Kehadiran Gubernur disambut langsung oleh Plh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal sekaligus memasang selempang bermotif Aceh dan dilanjutkan dengan persembahan tarian massal ranup lampuan oleh siswa-siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Fajar Harapan Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Zaini Abdullah kembali menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan fokus dalam pembangunan desa, sebab 70 persen dari 5,1 juta penduduk Aceh tinggal disana. Itu sebabnya, kata Gubernur, semangat pembangunan Aceh perlu di dorong melalui penguatan desa.
Salah satu bentuk penguatan itu, jelas Gubernur, adalah dengan program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), yang difokuskan kepada 6.464 gampong di 289 Kecamatan yang ada di 23 Kabupaten/Kota.
“Program BKPG ini sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun lalu. Untuk tahun 2014 ini, anggaran BKPG kita alokasikan sebesar Rp. 517 miliar, tandasnya.
Program ini, tambah Zaini Abdullah juga akan diperkuat dengan program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di 254 kecamatan pada 18 Kabupaten/kota, yang tahun ini alokasi anggarannya lebih dari Rp. 426 miliar.
Gubernur juga menjelaskan, intinya semua anggaran tersebut ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat.
“Karenanya, anggaran ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur.
Menurutnya, penguatan desa tidak hanya sekedar memberi dana pembangunan dalam jumlah besar untuk dikelola di tingkat desa, tapi juga ada upaya untuk melakukan penguatan melalui pembinaan keluarga.
“Selama ini, penguatan program pembinaan kesejahteraan keluarga ini merupakan tugas pokok yang banyak dijalankan oleh tim penggerak PKK di setiap jenjang. Kegiatan PKK ini terbukti ampuh, sebab melalui kegiatan ini, ada banyak penguatan yang diberikan kepada masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan dan sebagainya,” kata Gubenur.
Salah satu progam PKK yang perlu mendapat dukungan adalah upaya merevitalisasi Posyandu di seluruh Aceh. Keberadaan Posyandu ini, kata Gubernur sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pada anak balita, mendorong peran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik, pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan sebagainya.
“Bagi PKK sendiri, kehadiran Posyandu ini sangat berarti, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PKK sekaligus turut aktif berpartisipasi mendukung revitalisasi Posyandu,” jelas Zaini Abdullah.
Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Aceh untuk Posyandu ini adalah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
“Kami berharap dengan hadirnya Pergub ini, revitalisasi Posyandu di Aceh akan lebih berhasil sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal,” pungkasnya.
Terkait kesehatan anak ini, Pemerintah Aceh juga memiliki program yang peduli pada upaya meningkatkan kesehatan gizi anak sekolah. Pada tahun 2014 ini, melalui program penyediaan makanan tambahan, Pemerintah Aceh akan memperbaiki asupan gizi peserta didik di 75 TK dan Raudhatul Athfal se-Aceh dengan jumlah sasaran 3.600 anak.
“Mudah-mudahan program ini akan terus kita jalankan setiap tahun, sehingga progam ini dapat membantu meningkatkan ketahanan fisik dan kemampuan belajar anak, agar kelak menjadi insan yang cerdas dan kompetitif,” jelas Gubernur.
