Gubernur Aceh Zaini Abdullah melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Afrizi Hadi, menggantikan pejabat lama, Rizal Sihite di gedung Sebaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat (25/4).
“Saya selaku Kepala Pemerintah Aceh menyambut baik pelantikan ini, yang merupakan sebuah bentuk penyegaran, promosi atau pergeseran yang biasa dilakukan dalam sebuah institusi untuk meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintahan,” ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, sudah menjadi tekad kita bersama bahwa mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik adalah impian yang harus dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, pembenahan di sektor birokrasi terus kita perkuat. Itu sebabnya Pemerintah Aceh menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas yang dijalankan di daerah ini.
“Kami percaya, dengan pembenahan di sektor birokrasi, maka progam pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena itu pula kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk pembenahan di sektor birokasi ini,”
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan beberapa hal kepada kepala BPKP Aceh yang baru, yaitu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem akuntansi Keuangan Daerah, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengawasan dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) serta pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian lnternal Pemerintah (SPIP).
Ia melanjutkan, oleh sebab itu BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, saya harapkan dapat lebih meningkatkan perannya, terutama untuk membantu meningkatkan kapabilitas auditor APIP pada lnspektorat Aceh dan lnspektorat di tingkat Kabupaten/kota, sehingga pada gilirannya akan mampu memperkuat peran APIP secara keseluruhan di Aceh.
“Dengan adanya penguatan dan peningkatan kompetensi ini, sistem pengawasan DAPAT lebih kita optimalkan lagi. Sehingga sistem pemerintahan lebih bersih, transparan dan efektif. AAlPl juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja APIP ini, sehingga perjuangan kita menjadikan Aceh sebagai wilayah zero corruption, bisa terwujud,” pungkas Gubernur.
