Pemerintah kebupaten Pide melalui Majelis Adat Aceh kabupaten Pidie melakukan koordinasi dengan Jaringan Komunitas Masyaralat Adat (JKMA) Aceh berkenaan dengan adanya keinginan dari pemerintah kabupaten pidie untuk menyusun qanun tata kelola hutan adat Mukim dan gampong yang ada di kabupaten Pidie.
Sekretaris MAA Kabupaten Pidie Adhari mengatakan bahwa Masyarakat Adat atau Mukim mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dimana telah diatur melalui Undang-undang maupun qanun di Aceh dan di kabupaten Pidie, antara lain mukim memiliki harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Qanun pemerintahan Mukim Kabupaten Pidie nomor 7 tahun 2011, pada Bab VI tentang harta kekayaan, pendapatan Mukim dan anggaran pendapatan dan belanja Mukim (APBM), pasal 21.
“Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tambahnya.
Selain itu juga Adhari, mengharapkan agar JKMA Aceh nantinya dapat membantu Pemerintah Kabupaten Pidie dalam melakukan kegiatan tersebut.
