Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengingatkan, walaupun tahun ini adalah tahun Pemilu Legislatif dan Pemilihan presiden, namun usulan program dan kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan keinginan kelompok tertentu, dengan berbasis kinerja, artinya program harus terukur langsung manfaatnya dan menyentuh kepentingan rakyat.
“Pembangunan yang kita laksanakan harus benar-benar mengacu pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu,” ujarnya mengingatkan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan Setda Aceh, Azhari pada pembukaan forum Gabungan SKPA dan Pra Musrenbang RKPA Tahun 2015 di Bappeda Aceh, Kamis (3/4).
Selain Pembahasan pro rakyat, Musrenbang juga harus mempertimbangkan posisi Aceh dalam lingkup global, karena tahun depan akan lahir kebijakan ASEAN Economic Communities.
“Kita harus mempertimbangkan aspek persaingan global dalam pertimbangan dan pembahasan nanti, “ ujar Gubernur mengingatkan.
Terkait permasalahan tersebut, Doto Zaini menyampaikan beberapa poin penting dalam menyusun rancangan awal RKPA 2015.
Mengenai Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus, dengan proporsi Provinsi 60% dan Kabupaten/Kota 40%.
“Dana ini hanya ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan,”ujarnya.
Qanun RPJM Aceh tahun 2012-2017 dan isu strategis sebagai acuan utama dalam penyusunan RKPA 2015, “Perlunya kebijakan pembangunan yang diarahkan pada upaya pencapaian sasaran RPJMA 2012-2017,” pungkasnya.
