Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar mengajak masyarakat Pidie untuk bersatu menuju kegemilangan Aceh dengan mengedepankan budaya dan konsep kearifan local sebagaimana pernah dibuktikan di masa lalu.
“Dimasa lalu penegak hukum lebih mengedepankan kearifan lokal, masalah-masalah pelanggaran hukum mampu diselesaikan pada tingkat gampong dan tidak harus sampai ke mahkamah,” ujar Wali di hadapan ribuan ulama yang hadir dalam acara Silaturrahmi dan Temu Ramah sekaligus Peusijuek Wali Nanggroe Aceh dengan Muspida dan Masyarakat Pidie di Meuligoe Pidie, Senin, (31/3/2014).
Kedepan, tambahnya, Wali Nanggroe Aceh akan menerapkan konsep kearifan local dalam menangani persilisihan ditataran gampong.
“Agar harmonisasi kehidupan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Wali mengatakan, sejak penandatanganan Mou di Helsinky, 8 tahun silam, Aceh terus-menerus membangun kearah yang lebih baik. Berbagai bangsa juga telah membantu untuk kemajuan Aceh, yang prinsip utamanya adalah merawat dan mengisi perdamaian Aceh
“Sudah banyak yang kita terima dari bangsa-bangsa lain dan bangsa kita sendiri. Ini adalah wujud dukungan mereka atas perdamaian Aceh, oleh karenanya mari kita rawat terus perdamaian ini,” pintanya.
Tidak hanya itu, bangsa-bangsa didunia, ungkap Malik Mahmud, juga bahagia bila perdamaian yang juga hasil dari konstribusi bersama, menjadikan Aceh lebih maju dalam berbagai aspek.
Wali Nanggroe juga kembali mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan Aceh. Ia meyakini, Pemerintah saat ini sedang berupaya mengedepankan good government, amanah dan istiqamah, nyakni konsisten untuk memenuhi secara utuh hak-hak dasar masyarakat.
“Yaitu Pemerintah yang kehadirannya berguna bagi bangsa dan agama. Saat ini kehadiran Pemerintah Aceh sangat dirasakan manfaatnya bagi rakyat,” imbuhnya.
Aceh, ungkap Wali, adalah cikal bakal Indonesia. “Legalitas Indonesia diawali dari daerah Aceh, dan itu adalah sumbangan terbesar rakyat Aceh untuk Indonesia,” katanya.
Wali juga mengatakan, era lonjakan globalisasi yang begitu cepat melanda, menuntut semua kalangan, untuk ikut berpartisipasi aktif agar tidak tergilas olehnya. Oleh kerenanya, Wali berharap era globalisasi harus menjadi perekat memperkuat tali ukhwah, dan menjadi teknologi untuk menunjang lahirnya ide-ide yang baik bagi kemaslahatan ummat.
“Jangan sampai meluntur adat dan budaya dan keimanan kita, kami berharap pidie menjadi penegak pemerintah yang berbasis IT dan selalu melahirkan kebaikan dan menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
Menjelang Pemilu legislative yang digelar 9 April nanti, Wali menyeru semua pihak supaya menjadikan Pemilu sebagai ajang penegak demokrasi. Dia juga berharap agar pemilu Aceh dapat berjalan sukses dan damai serta tidak terprovokasi dengan situasi.
“Jangan takut. Jangan terprovokasi. Apabila terjadi intimidasi atau kekerasan segera laporkan kepada pihak kepolisian. Saya yakin polisi akan bekerja profesional dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menghimbau kepada rakyat Aceh untuk menentukan pilihan secara bijaksana yang sesuai dengan hati nurani. “Buktikan bahwa Aceh adalah daerah yang bermatabat dan menjadi contoh yang baik bagi daerah lain,” ujarnya.
Kepada penegak hukum, Wali meminta untuk menjadi pelayan yang selalu memberi rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, Wali juga berharap kepada pemimpin Pemerintah, agar mendidik masyarakat untuk lebih memahami konteks demokrasi untuk kelanggengan perdamaian Aceh
“Buktikan, bahwa kita selalu memegang teguh Dinul Islam. Mari bersatu, menggapai kegemilangan seperi indatu kita di masa lalu sebagai Aceh Darussalam masa Iskandar Muda,” tegas Wali Nanggroe.
Dalam kesempatan itu, Malik Mahmud juga berharap peran ulama dalam membina ummat dan mengayomi generasi muda Aceh agar terhindar dari kemerosotan akhlak, budaya dan narkoba.
“Saat ini akhlak, budaya dan narkoba sungguh memprihatinkan. Ini menjadi tugas kita semua untuk memperbaiki,” imbuhnya.
Para ulama, aparat negara dan segenap elemen masyarakat diminta juga berkontribusi dan bahu membahu memperbaiki probematika tersebut agar Aceh bisa kembali menuju kegemilangan dijaman modern ini.
“Sebagai WNA saya amat prihatin dengan semua yang sedang terjadi dengan keadaan ini, maka perdamaian harus menjadi tonggak perbaikan dan pencapaian kegemilangan Aceh,” tutup Wali Nanggroe.
Bupati Pidie Sarjani Abdullah diawal sambutannya mengatakan, pemerintah dan masyarakat Pidie memiliki komitmen mendukung segala bentuk program lembaga Wali Nanggroe. Dia berharap Wali Nanggroe menjadi penerang bagi rakyat Aceh, dan sebagai anak bangsa wajib menjaga adat istiadat warisan indatu. Bupati sarjani juga menjelaskan sekilas asal usul Wali Nanggroe yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2012 tersebut.
“Saya tidak akan rela apabila perdamaian Aceh dinodai oleh oknum yang ingin menghancurkan Aceh. Mari bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun dan mensejahterakan Aceh,” katanya.
Temu Ramah dan Peusijuek Wali Nangroe Aceh yang digelar di Meuligoe Bupati Pidie ini, turut dihadiri Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, jajaran SKPA lingkup Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda Pidie, jajaran SKPD pidie, OKP, utusan Parpol peserta Pemilu, tokoh pemuda dan Perempuan, serta ratusan para ulama Pidie. Selain itu juga hadir jajaran Camat, Para kepala Mukim dan ratusan Keuchiek dalam Kabupaten Pidie.
