Lahirnya Partai Aceh merupakan kelanjutan dari perjuangan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca perdamaian 15 Agustus 2005 silam di Helsinki Finlandia.
Lahirnya partai Aceh juga untuk menagih janji-janji pemerintah pusat sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor tahun 2006.
Hal itu disampaikan ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh Mukhlis Abee dalam orasinya pada kampanye partai Aceh di lapangan gampoeng Lamjabat Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh, Senin (24/03/2014).
Mukhlis menyebutkan hanya partai Aceh yang bisa menagih janji-janji pemerintah pusat terhadap Aceh, pasalnya delapan tahun pasca perdamaian Aceh masih banyak janji-janji pemerintah yang belum direalisasikan. Termasuk diantaranya qanun bendera dan lambang Aceh yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh namun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Banyak yang sedang dituntut oleh partai Aceh melalui perwakilannya di pemerintah Aceh maupun di DPRA yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat”ujarnya dihadapan seratusan kader dan simpatisan partai Aceh.
Sementara itu caleg perempuan dari partai Aceh dapil 1 Aceh Ainal Mardhiah dalam orasinya menyebutkan kepemimpinan perempuan bukanlah hal yang baru di provinsi Aceh, hal itu lumrah terjadi sejak masa kerajaan Aceh dulu. Ia berharap akan ada keterwakilan perempuan partai Aceh di DPR Aceh pasca pemilu 9 April mendatang.
“Dulu banyak perempuan Aceh yang jadi pemimpin seperti cut nyak dhien, Ratu safiatuddin dan Laksamana Malahayati”urainya dihadapan masa yang didominasi kaum perempuan.
Pada kesempatan itu Ainal menyebutkan kepemimpinan Zaini-Muzakir sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh telah berhasil mengembalikan martabat bangsa Aceh, salahsatunya melalui pengesahan qanun bendera, lambang dan qanun Wali nanggroe.
Adapun kampanye partai Aceh dapil 1 Banda Aceh terdiri dari kecamatan meuraksa dan kecamatan Kutaraja, selain dihadiri caleg dari dapil 1 Banda Aceh, kampanye itu juga dihadiri caleg partai Aceh dari dapil 1 Aceh.
