Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pihak dinas pendidikan provinsi Aceh untuk segera mengklarifikasi kebenaran Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh terkait dengan data anak putus sekolah di Provinsi Aceh yang mencapai angka 26,16 persen.
Hal itu dikatakan Anggota komisi E DPR Aceh Yang membidangi masalah pedidikan, Mahyaruddin Yusuf menanggapi data BPS Aceh yang menyebutkan 26,16 persen anak Aceh tidak bersekolah lagi, atau putus sekolah.
Mahyaruddin mengatakan jika data BPS Aceh itu benar adanya, maka DPR Aceh sangat prihatin dengan kondisi pendidikan Aceh saat ini, ditengah besarnya dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBA ternyata angka anak putus sekolah juga masih tinggi, pihaknya berharap dinas pendidikan segera mengklarifikasi data tersebut, jika memang benar maka DPR Aceh berharap penggunaan dana pendidikan kedepan harus difokuskan pada masyarakat yang putus sekolah tersebut.
“Jika ini benar dan kondisi ini terjadi di Aceh kita sangat menyayangkan dan sangat prihatin, karena anggaran untuk sektor pendidikan sangat besar ternyata angka putus sekolah juga besar”lanjutnya.
Mahyaruddin berharap kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini dinas pendidikan untuk segera melakukan pendataan terhadap anak-anak Aceh yang putus sekolah sehingga bisa mendapatkan perhatian lebih pada tahun anggaran mendatang.
“Anggaran pendidikan kita itu selalu diatas 20 persen, dan itu bukan angka yang kecil, jadi pemerintah harus memfokuskan anggaran itu pada masyarakat kita yang putus sekolah, perlu segera dilakukan pendataan”ujarnya politis PKS itu.
Mahyaruddin melanjutkan ada beberapa kemungkinan munculnya anak putus sekolah di provinsi Aceh, antara lain permasalahan biaya pendidikan, tidak meratanya dana pendidikan, permasalahan sosial bahkan broken home atau ada konflik dalam rumah tangga si anak.
“Biaya sekolah memang gratis tetapi setiap orang tua kan harus mengeluarkan biaya lain-lain untuk pendidikan anaknya, nah itu bisa menjadi salah satu faktornya”pungkas Mahyar.
