Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan pemerintah Aceh akan menyampaikan banyak hal kepada pemerintah pusat dalam pertemuan 31 Juli mendatang di Jakarta.
Diantara hal yang akan disampaikan adalah terkait dengan bendera Aceh dan sejumlah turunan UUPA yang hingga kini belum direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Hal demikian dikatakan gubernur Aceh pasca pertemuan dengan Dirjen otonomi daerah Kementrian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan Rabu (24/07/2013).
Zaini mengatakan bendera dan lambang Aceh merupakan amanah dalam MoU Helsinski dan UUPA yang akan diperjuangkan pemerintah Aceh, namun pihaknya berharap segera ada solusi dari persoalan bendera Aceh tersebut, zaini berharap bendera Aceh itu dapat menyatukan rakyat Aceh dalam bingkai NKRI.
“tentu kita berharap ini segera selesai dan ada solusinya”lanjut Zaini.
Sementara itu Terkait rencana pengibaran bendera Aceh pada tanggal 15 Agustus mendatang pemerintah Aceh berharap agar semua pihak tidak perlu terburu-buru sehingga akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat suasana semakin kondusif.
Pada saat bersamaan Zaini juga berharap agar semua turunan UUPPA yang belum direalisasikan untuk dipercepat penyelesaian sebelum masa jabatan presiden SBY selesai.
“Karena pemerintah baru bisa jadi tambah repot atau bisa jadi tambah bagus, makanya kita beraharap pada masa sisa masa jabatan SBY semuanya bisa dituntaskan”pungkasnya.
