Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang baru di lantik bulan lalu, dr Taqwallah M Kes meminta Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas sehingga masyarakat ekonomi menengah kebawah yang biasanya menjadi pasien dapat terlayani dengan baik.
Hal ini disampaikan Taqwallah, Kamis (4/7) saat melakukan silaturrahmi dengan Walikota dan para tenaga kesehatan di jajaran Pemko Banda Aceh di Aula lantai IV Gedung A Balaikota Banda Aceh. Selain silaturrahmi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi startegi pelayanan kesehatan melalui identifikasi sarana dan tenaga kesehatan dalam wilayah Banda Aceh.
Turut Hadir pada kesempatan ini, Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE, Ketau DPRK Yudi Kurnia SE, Sekdakota Banda Aceh Drs T Saifuddin TA M Si, Kepala Dinas Kesehatan Kota dr Media Yulizar serta sejumlah PNS lingkungan Pemko.
Menurut Taqwallah, pelayanan kesehatan di Pustu, Posyandu dan Puskesmas perlu ditingkatkan karena lembaga kesehatan tersebut adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Ada beberapa temuan yang saya temukan dilapangan, khususnya di Puskesmas dan Pustu. Ada yang ruang terlalu sempit, tidak tersedia lokasi parkir, plafon dan atap bocor, keramik lantai pecah dan sebagainya. Ini tentunya akan berpengaruh kepada pelayanan karena tenaga medis dan pasien sama-sama tidak nyaman dengan kondisi gedung” ujar Taqwallah.
Kepada Walikota, Kadis Kesehatan Aceh ini meminta untuk merehab kembali fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut sehingga pelayanan kesehatan kembali maksimal.
“Yang rehab kecil kita minta jadi tugas Pak Wali dengan dana yang ada di APBK, untuk yang rehab sedang dan berat nanti akan kita kerjakan dengan dana Otsus yang ada di Provinsi” ujar Taqwallah.
Sementara itu, Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin menyambut baik dan akan menindaklanjuti saran dan ide dari kadis Kesehatan Aceh tersebut.
Menurutnya, sebenarnya Pemko Banda Aceh telah mengalokasikan 10 % dari APBK Banda Aceh untuk kesehatan.
Hanya saja, Kata Mawardy, kecilnya anggaran APBK Banda Aceh menyebabkan alokasi 10 % tersebut belum mampu menjawab semua persoalan kesehatan di Kota Banda Aceh, termasuk menyediakan gedung-gedung Pustu, Posyandu dan Puskesmas yang representative berikut fasilitas medisnya.
“Sebenarnya masih ada juga persoalan yang lain yang kita hadapi, seperti yang terjadi di Puskesmas perbatasan yang dekat dengan daerah tetangga. Kita tidak mungkin menolak pasien yang datang berobat, sementara untuk mengklaim JKA dan Jamkesmasnya tidak bisa kita lakukan karena alamat pasien bukan sebagai penduduk Kota Banda Aceh” beber Walikota.
Untuk itu, Lanjut Mawardy, Pemko meminta perhatian dan solusi penyelesaian dari Dinas Kesehatan Aceh terkait persoalan tersebut.
