Pemko Banda Aceh Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Walikota Banda Aceh melakukan penandatanganan pemenuhan hak-hak disabilitas di Banda Aceh bersama perwakilan Unesco/Salman Iqbal

Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin M Eng Sc mengatakan saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa program terkait pemenuhan hak-hak penyandang distabilitas di wilayah Kota Banda Aceh.

Hal ini disampaikan Mawardy saat membuka acara pembukaan pertemuan tingkat tinggi Walikota Inklusif dengan topik mengatasi kebutuhan para penyandang disabilitas, Selasa (2/7) di Hotel Hermes Palace, jalan P Nyak Makam, Banda Aceh. Acara ini difasilitasi oleh Unesco PBB.

Adapun beberapa program tersebut, lanjut Mawardy adalah Asistensi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB).

“Kita memberikan bantuan jaminan sosial kepada ODKB berupa uang sebanyak Rp 300.000 per bulan kepada mereka yang tidak bisa menjalani hidup tanpa bantuan orang lain dan ditransfer langsung melalui rekening masing-masing keluarga yang mengasuh” ujar Mawardy.

Selain itu, Pemko Banda Aceh telah melakukan program pembinaan penyandang disabilitas potensi, yaitu pembinaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan potensi kecacatan, agar mereka dapat hidup mandiri sesuai dengan kondisi yang dimiliki.

Kemudian Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dimana program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para penyandang disabilitas yang memiliki embrio usaha dengan cara memberi bantuan paket usaha berupa barang sesuai dengan jenis usaha masing-masing penyandang Disabilitas, seperti Menjahit dan Usaha Kios.

Bentuk perhatian lain, lanjut Mawardy adalah menyediakan akses evakuasi serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada Setiap bangunan gedung dan harus memiliki kemudahan hubungan horizontal dan vertikal.

Selanjutnya, penyediaan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“khusus yang ini belum kita sediakan sepenuhnya, dan akan kita prioritaskan kedepan” Kata orang nomor satu di jajaran Pemko Banda Aceh ini.

Meskipun telah melakukan program-program tersebut, Mawardy mengaku belum sepenuhnya maksimal, untuk itu dia berharap pada pertemuan tingkat tinggi Walikota Inklusif ini nantinya dapat membahas tantangan dan peluang untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di tingkat lokal dan regional.

“Yang lebih penting lagi, pertemuan ini dapat memberikan kesempatan untuk pertukaran informasi dan praktik terbaik dari berbagai kota di Indonesia, mengenai desain dan pelaksanaan inisiatif kebijakan terhadap para penyandang disabilitas” harapnya.

Sementara itu, Direktur Unesco Indonesia Prof DR Hubert Gizjen mengatakan pertemuan ini bagian dari prakarsa PBB untuk mendukung penyebaran dan pelaksanaan mengenai hak-hak azasi manusia dengan dimensi inklusi sosial terbuka yang menegaskan kembali bahwa semua orang dengan semua distabilitas yang dialaminya harus dapat menikmati semua hak azasi manusia dan kebebasan berdasarkan pada azas kesetaraan.

Senada dengan Mawardy, Hubert juga mengatakan pertemuan ini sangat bermanfaat bagi para Walikota untuk kota inklusif dimana akan memiliki kesempatan saling berbagi berbagai pengalaman mengenai penerapan-penerapan yang telah dilakukan di kota masing-masing.

Asisten Keistimewaan dan Ekonomi Provinsi Aceh, Said Mustafa mewakili Gubernur Aceh pada kesempatan yang sama juga mengatakan Pemprov Aceh juga memiliki komitmen yang kuat dalam memenuhi hak-hak penyandang distabilitas di Aceh.

“Sebagai perhatian kita kepada mereka, Pemprov Aceh telah mengalokasikan dana sekitar 5 M setiap tahunnya dari APBA, dan dari APBN 1,45 M. Anggaran ini kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif, life skill melalui praktek bina kerja dan bantuan sosial lainnya.

Turut hadir pada acara ini, pimpinan dan anggota DPR Aceh, para Walikota dari berbagai daerah di Indonesia, LSM dan Lembaga Internasional, perwakilan PBB, para Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial dari berbagai wilayah di Indonesia serta para penyandang distabilitas