Provinsi Aceh masih butuh banyak dokter, meskipun sarana kesehatan di Aceh sudah relatif baik. Kabupaten/kota yang paling membutuhkan dokter seperti Kabupaten Simeulu dan Kota Subulussalam.
Hal itu dikemukakan oleh Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Rachmad Suhanda dalam diskusi terbatas Analisis Belanja Kesehatan Aceh, di Gedung CHSM Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa 25 Juni 2013. Diskusi dihadiri oleh akademisi, perwakilan dinas kesehatan dan mahasiswa.
Rachmad memaparkan, rasio dokter di Aceh masih berada di bawah target nasional, satu berbanding 4.000 penduduk, sementara target nasional 1:2.500 penduduk. “Aceh masih butuh banyak dokter,” ujarnya.
Menurut Rachmad, data tersebut berdasarkan penelitian dan analisis data tahun 2011 – 2012 yang dilakukan oleh PECAPP. Jumlah total dokter di Aceh sekitar 1.200 orang, masih kekurangan sekitar 600-an orang. Kekurangan dokter yang paling banyak adalah di Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulu, dengan rasio 1:7.000 penduduk. Sementara di Kota Banda Aceh, rasionya 1:2.000 penduduk, sudah melebihi target nasional.
PECAPP juga menganalisis kebutuhan Puskesmas di Aceh. Menurut dr Rachmad, jumlah Puskesmas di Aceh tahun 2012 sekitar 330 unit, sudah sangat mencukupi. Rasionya, satu berbanding 14.000 penduduk, sementara target nasional hanya 1:30.000 penduduk. “Yang masih diperlukan adalah Poskesdes atau polindes, untuk memberikan akses mudah bagi warga desa,” ujarnya.
PECAPP merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh, perlu memprioritaskan mendidik calon dokter dari daerah minim dokter di Aceh dan melakukan distribusi tenaga kesehatan secara merata. Sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat lebih baik. Fakultas Kedokteran Unsyiah juga diharapkan mampu melahirkan tenaga-tenaga dokter yang berkualitas untuk menutupi kekurangan tersebut.
PECAPP menilai Provinsi Aceh memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terutama dari besaran dana yang dimiliki. Sesuai data 2012, total anggaran Provinsi Aceh sektor kesehatan adalah Rp 2,2 triliun. Dengan jumlah tersebut, Aceh yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa, memiliki belanja perkapita kesehatan tertinggi ke-4 di Indonesia, sebesar Rp 495 ribu. Rata-rata Indonesia hanya Rp 236 ribu.
Di luar hal tersebut, PECAPP juga menilai Program JKA telah memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Belanja pemerintah untuk JKA tahun 2012 berjumlah Rp 400 miliar.
Sementara itu, Anggota Tim Koordinasi Program JKA, drg Saifuddin Ishak menilai program JKA bukanlah solusi satu-satunya dalam menjawab tantangan kesehatan seperti yang telah dikemukakan oleh PECAPP. Menurutnya, JKA selama ini hanya berorientasi lebih besar kepada kuratif, sedikit kepada preventif (pencegahan). Sehingga diperlukan program-program lain yang bersifat preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.
