Pemerintah Aceh berkomitemen untuk menanam kembali hutan-hutan Aceh yang sudah gundul akibat dari penebangan liar atau illegal logging dimasa lalu.
Hal itu dikatakan wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf saat membuka seminar sinergitas pembangunan kehutanan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka implementasi otonomi khusus (otsus) di Aceh.
Muzakir mengatakan luas Hutan Aceh saat ini lebih dari 3,5 juta hektar, namun jika diperhatikan melalui udara terlihat jelas banyak sekali hutan-hutan Aceh yang sudah gundul, khususnya didaerah-daerah aliran sungai (DAS). Muzakir mengakui ancaman kerusakan hutan kedepan semakin hebat jika tidak ada upaya antisipasi dari pemerintah daerah.
“kita sudah komitemen untuk membenhai kembali dan menanam kembali hutan yang sudah tandus”lanjutnya.
Muzakir menambahkan Guna lebih mengefektifkan pengawasan hutan dan percepatan rehabilitasi kawasan hutan di hulu DAS, Pemerintah Aceh telah membentuk 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kehutanan yang berbasis DAS yang sekaligus merupakan wilayah-wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Sementara itu Aktifis peduli Lingkungan Hidup mencatat setidaknya Kerusakan Hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di provinsi Aceh sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan.
Bedasarkan catatan wahana lingkungan hidup (walhi) Aceh kerusakan DAS terparah terjadi pada sungai jambo Aye yang melintasi lima kabupaten di Aceh, masing-masing kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Aceh Timur. Kerusakannya diperkirakan diatas 50 persen.
