Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar Pertemuan membahas persoalan bendera Aceh, pertemuan digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 16 Mei 2013.
Ghufran Zainal Abidin, Anggota Komisi A DPR Aceh yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan Agenda yang dibahas di Makassar merupakan kelanjutan dari pertemuan di Batam pada 7 Mei 2013 lalu.
Menurutnya tim dari pemerintah Aceh maupun tim dari pemerintah pusat sama-sama ingin mencarikan solusi terbaik dari persoalan bendera Aceh, namun hingga pertemuan di Makasar belum dicapai suatu kesepakatan yang mengikat kedua pihak, Menurut Ghufran Setelah pertemuan di Makassar, pertemuan lanjutan membahas bendera Aceh akan dilaksanakan pada Kamis 23 Mei di Bogor.
“kalau pemerintah pusat tetap mengusulkan perubahan dari bendera yang ada sekarang, tapi belum ada kesepakatan dan kita masih mencari solusi terbaik dan aka nada pertemuan lanjutan di Bogor pada 23 mei”lanjutnya.
Ghufran menambahkan tim Pemerintah Pusat yang dipimpin Dirjen otonomi daerah (Otda) Djohermansyah Johan mememinta agar Pemerintah Aceh memperpanjang batas waktu klarifikasi terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 mengenai bendera dan lambang Aceh.
“hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Mantri Dalam Negeri , Menkopolhukam, gubernur Aceh dan ketua DPR Aceh”lanjutnya lagi.
Dalam pertemuan di Makassar, tim dari Aceh dipimpin oleh ketua Banleg DPR Aceh, Abdullah Saleh, Juga dhadiri oleh Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah, Kemudian Anggota Komisi A Yunus Ilyas, Ghufran Zainal Abidin, dan Nurlelawati. Sedangkan dari eksekutif hadir Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Aceh Iskandar A Gani dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian.
