Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi masalah pendidikan berharap agar Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan satu-satunya alat untuk mengukur tingkat kelulusan bagi siswa.
Hal itu dikarenakan tidak semua sekolah memperoleh kesempatan belajar yang sama, dan tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang sama dalam proses belajar-mengajar.
Anggota Komisi E DPR Aceh Mahyaruddin Yusuf mengatakan UN tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk meluluskan siswa, pihak sekolah juga harus diberikan mandate sebagai penentu kelulusan siswa. Mahyarudin mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi UN.
“kalau satu-satunya alat mengukur kelulusan saya fikir ini kurang fair, karena tingkat kualitas belajar mengajar antar sekolah kan tidak sama, jadi harus ada factor lain, misalnya pihak sekolah untuk menentukan kelulusan ini”lanjutnya.
Sementara itu terkait dengan ujian bagi anak-anak yang menghuni Lapas, Mahyar berharap agar diberikan kesempatan yang sama, Dinas pendidikan diminta untuk mendata kembali siswa penghuni lapas dan di ikutsertakan dalam Ujian Nasional susulan.
Mahyarudin berharap prestasi Aceh pada ujian nasional (UN) di Aceh tahun ini jauh lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya.
Diakui Mahyar, bedasarkan hasil pantauan DPR Aceh, pelaksanaan ujian Nasional ini di Aceh jauh lebih baik, meskipun pihaknya sempat menemukan sejumlah kendala teknis, seperti kertas jawaban yang tipis, kekurangan soal dan soal tertukar, namun semua permasalah itu mampu diselesaikan oleh dinas Pendidikan.
