Mendagri dan Pemerintah Aceh Bahas Nasib Bendera Bulan Bintang

Kedatangan Mendagri Disambut demo ribuan warga Aceh, tampak sejumlah prajurit TNI mengawal berlangsungnya demo/Salman iqbal

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur  Aceh Zaini Abdullah beserta jajarannya dan sejumlah anggota DPR Aceh di Pedopo gubernur Aceh Kamis Siang.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar lima jam itu, Mendagri dan Gubernur membahas mengenai klarifikasi  Qanun No 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Gamawan Fauzi mengatakan qanun Bendera yang telah ditetapkan oleh DPR Aceh sudah di evaluasi oleh pemerintah pusat, dan secara hukum pemerintah Aceh dan DPR Aceh diberikan waktu dua minggu untuk mempelajari kembali hasil evaluasi pemerintah pusat, ia berharap agar Qanun tersebut dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“kesimpulan yang paling penting , ini adalah produk daerah yang sudah di evaluasi di tingkat pusat dan sudah kita sampaikan kembali, dan pemerintah Aceh diberi waktu dua minggu untuk membahas kembali”lanjutnya.

Gamawan mengakui pertemuan tersebut berlangsung dalam dua tahap, tahap pertama pertemuan berlangsung antara Mendagri dan para dirjen bersama dengan Gubernur Aceh, ketua DPR Aceh, Wakil gubernur dan Pemangku Wali Nanggroe.

Sedangkan pertemuan tahap kedua mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, seperti Masyarakat Sipil, ulama, akademisi dan perwakilan DPRK Kabupaten-kota.

Sementara itu pada selasa Lalu Kementrian Dalam Negeri juga mengirim utusan, yaitu Dirjen Otda Johermansyah johan untuk menyampaikan Klarifikasi pemerintah pusat terhadap qanun Bendera Aceh.

Setidaknya ada 12 poin klarifikasi yang disampaikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh terkait dengan Qanun Bendera, diantaranya terkait dengan Bentuk dan desain Bendera yang dinilai mirip dengan Bendera GAM.