Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) menuding aksi menolak Bendera Aceh yang dilakukan oleh pihak yang menamakan Gayo Merdeka merupakan tindakan separatis.
Hal demikian dikatakan Ketua Umum DPP FOPKRA Fazloen Hasan selepas pertemuan dengan Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Kamis sore.
Fazloen mengatakan tindakan sebagian masyarakat yang melakukan pengibaran bendera merah putih sebagai tandingan sebagai bentuk memanaskan situasi, menurutnya selama ini masyarakat Aceh tetap menghormati bendera Mera Putih meskipun Aceh sudah memiliki Bendera bBulan Bintang. Menurut Fazloen jika memang bendera Aceh dianggap sparatis maka semua kepala daerah di Aceh yang berasal dari kalangan mantan GAM juga berstatus separatis.
“sekarang ada yang mengatasnamakan gayo merdeka,saya khawatir aksi mereka ditunggangi, dan itu separatis namanya,karena kalau bendera Aceh bersanding dengan merah putih maka tidak seram lagi, yang seram kalau dia dikibarkan digunung dijadikan oleh kelompok pemberontak”lanjutnya.
Fazloen menambahkan pemerintah Indonesia sebelumnya sudah berjanji akan memberikan apapun untuk Aceh kecuali Merdeka. Namun kenyataannya Aceh sudah membahas bendera, kondisinya sudah terbalik, “kita harus hargai apa yang sudah dibahas oleh wakil rakyat kita”lanjutnya lagi.
Selain itu Fazloen memimnta politisi Nasional yang tidak tau masalah Aceh untuk tidak asal ngomong tentang Aceh, ia menyayangkan statemen Politisi PDIP Puan Maharani yang mengatakan pengibaran bendera Aceh mengancam NKRI.
Fazloen mengajak semua pihak untuk menghargai perdamaian Aceh, karena kehadiran bendera Aceh bukan untuk memerdekan Aceh. “mari kita hargai perdamaian ini, kita rawat perdamaian ini, kita jangan lagi kembali kebelakang yang akan merugikan Aceh”pungkasnya.
