Gubernur Aceh Zaini Abdullah merekomendasikan agar di Aceh segera dibentuk tim reaksi cepat investasi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dialami dunia usaha di lapangan.
Zaini mengatakan Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur dirinya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, selain itu Aceh memiliki sumber daya alam yang kaya raya, namun pada Kenyataannya, semua kelebihan itu belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Investasi yang diharapkan berkembang, faktanya masih berjalan lamban.
Menurut zaini, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, secara umum kendala yang ditemukan antara lain lain, masih tingginya praktik korupsi, persoalan keamanan yang masih meragukan kalangan dunia usaha, infrastruktur yang kurang lengkap, serta soal keraguan atas kepastian hukum bagi iklim investasi.
“bagaimana kita bisa membangun komitmen bersama untuk meningkatkan citra tentang Aceh sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk investasi Dan bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah wadah/sarana untuk menampung hambatan dan permasalahan yang dihadapi dunia usaha untuk segera dicari solusinya”lanjutnya.
Zaini menambahkan pada tahun 2013 hingga 2017 pemerintah aceh berharap iklim investasi di Aceh akan lebih cerah, danpemerintah aceh menargetkan investasi PMDN dan PMA yang masuk mencapai Rp 42,8 triliun selama lima tahun kedepan.
Meski demikian diakui Zaini untuk menjalankan langkah tersebut bukanlah pekerjaan mudah, apalagi Aceh dikenal sebagai wilayah post-conflict. Oleh karena itu pemerintah Aceh membutuhkan dukungan semua pihak agar bisa mendorong perbaikan iklim dan citra investasi di Aceh.
