Italia Setujui “Debt Swap” untuk Empat Proyek Senilai Rp58 Miliar

Pemerintah Italia menyetujui program debt swap untuk empat proyek di Provinsi Aceh senilai sekitar Rp58 miliar yang telah dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Restog K. Kusuma Deputi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyatakan keempat proyek itu adalah proyek rehabilitasi sistem tenaga listrik di kota Banda Aceh senilai Rp13,54 miliar, proyek perlindungan daerah pantai Syiah Kuala senilai Rp17,86 miliar, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional Lhamno-Calang tahap II senilai Rp15,27 miliar, serta proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional Lhamno-Calang tahap III senilai Rp12,10 miliar.

“Tidak ada persyaratan khusus yang diajukan pemerintah Italia. Mereka hanya mensyaratkan penetapan lokasi proyek itu di daerah yang terkena bencana tsunami beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Restog menjelaskan jumlah utang pemerintah Indonesia kepada Italia mencapai jumlah yang ekuivalen dengan USD 166 juta (khusus untuk jenis official development assistance/ODA). Termasuk dalam jumlah itu adalah USD 24 juta dan 5,7 juta euro yang potensial mendapat fasilitas debt swap.

“Dalam upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek itu, pemerintah akan melakukan proses pemantauan dan verifikasi. Kedua belah pihak juga akan bertukar data dan informasi mengenai proyek itu sehingga akhirnya dapat dihitung sebagai pembayaran utang Indonesia kepada Italia,” katanya.

Restog mengatakan, pemerintah Italia juga menawarkan program debt swap II atas utang Indonesia jenis non ODA. Pihak Italia mengajukan skema debt to investment swap, di mana swasta Italia diberi kesempatan untuk membeli utang Indonesia dengan diskonto.

“Pemerintah juga melakukan penjajagan kemungkinan penandatanganan MoU serupa dengan beberapa negara yang telah menunjukkan keinginan untuk menawarkan skema pertukaran utangnya kepada Indonesia, seperti Belanda dan negara-negara Skandinavia,” kata Restog.

Restog juga menyebutkan, saat ini pemerintah sedang berusaha merealisasikan program debt swap dengan negara-negara kreditur lainnya yang telah menandatangani MoU seperti Inggris dan Perancis. (im)

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads