Pemerintah Aceh berencana membangun sarana prasarana transportasi darat untuk memudahkan hubungan antar wilayah Tengah dan Barat-Selatan di Provinsi Aceh, serta menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah lebih maju diperkirakan akan tuntas pada 2017 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Tim Task Force Aceh, Muhyan Yunan dalam Rapat Koordinasi Tim Task Force Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Aceh yang berlangsung, Rabu (19/01) di Aula Bappeda Aceh.
Muhyan menjelaskan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya pembebasan lahan serta perencanaan yang diharapkan akan tuntas pada 2013 mendatang. Dengan anggaran mencapai Rp 19 Triliun pada tahap awalnya yang berasal dari APBN.
“Masih terbatasnya jaringan jalan penghubung antara kawasan produk unggulan daerah dengan kawasan koleksi dan distribusi serta terbatasnya pelayanan jaringan irigasi bagi pengembangan pertanian di Provinsi Aceh,” ungkapnya.
Muhyan menambahkan tujuan pembangunan jalan lintas tengah Aceh yakni untuk menciptakan infrastruktur transportasi bagi area pedalaman dan dapat membangkitkan perkembangan ekonomi bagi seluruh wilayah pedalaman sepanjang pusat koridor dan akses yang lebih baik ke wilayah Pantai Timur dan Selatan Aceh.
“Saat ini kita sedang merumuskan kebijakan, strategi, program serta rencana aksi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Aceh dalam RPJM telah kita canangkan dari 2005 hingga 2025 mendatang,” ungkapnya.
Sementara itu Asisten dua Pemerintah Aceh, T. Said Mustafa menyatakan ada empat hal yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan di Aceh, yakni reformasi pada pengaturan infrastruktur dengan pelibatan peran swasta, BUMN/BUMD, serta Instansi terkait.
“Pemerintah perlu membentuk dan menjalankan implementasi regulasi infrastruktur untuk mendongkrak daya saing antar pengusaha dan masyarakat di Aceh,” ujarnya.
Selain itu, Said menambahkan Pemerintah juga perlu membuat system penyadaran resiko pada infrastruktur serta membuat program proyek prioritas pembangunan infrastruktur agar pengerjaan proyek pembangunan Aceh kedepan lebih optimal dan memuaskan.
