Guru di Aceh mengeluhkan realisasi pembayaran tunjangan kesejahteraan yang saat ini masih banyak belum teralisasi. Bahkan dari 23 kabupaten/kota masih sedikit yang merealisasikan pembayaran tunjangan kesejahteraan.
Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid, mengakui masih banyaknya keluhan guru yang ia terima melalui pesan singkat (SMS). Ia meminta Pemkab/Pemko yang belum membayar tunjangan guru tersebut, dapat segera membayarnya.
“Jangan biarkan guru menderita. Karena sesungguhnya dana tersebut sudah dikirim oleh pemerintah atasan, baik yang bersumber dari APBN (tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi) maupun dana APBA yang bersumber dari bagi hasil migas,” kata Ramli.
Ramli menambahkan karena sumber dananya sudah jelas, baik APBN maupun APBA, seharusnya Pemkab/Pemko tidak mempermainkan guru.
“Janganlah di mulut bercerita peduli terhadap pendidikan, tapi kenyataannya hak-hak guru selalu dikebiri,” tukasnya.
Menurutnya meski sejumlah guru di beberapa daerah mengancam untuk mogok mengajar jika tunjangan kesejahteraan mereka tidak diselesaikan hingga Jumat (24/9) mendatang, PGRI secara tegas mengharamkan guru untuk mogok mengajar.
“Meski kita dizalimi, tapi guru tidak boleh menzalimi muridnya yang tidak berdosa,” tegas Ramli.
PGRI Aceh, katanya akan bersikap menunggu terhadap pembayaran tunjangan kesejahteraan guru tersebut.
“Kalau sampai Jumat mendatang tak kunjung dibayar, PGRI akan meminta pihak aparat hukum untuk menelusuri penggunanaan dana kesejahteraan guru yang sudah dikirim ke daerah-daerah baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBA” pungkasnya. (im)
