Program KKBPK Dinilai Menjadi Solusi Persoalan Kependudukan

Rapat Kerja Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN Aceh

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengakui, penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan baik adalah jawaban untuk sejumlah persoalan kependudukan saat ini.

Selain itu kata Nova, Program KKBPK juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu serta mendorong keluarga agar lebih sejahtera. Apalagi program ini juga dapat mempengaruhi program-program lainnya.

Hal itu disampaikan Plt Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Rahmad Fitri HD pada Rapat Kerja Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN Aceh di Banda Aceh, 13 s/d 15 Maret 2019.

Nova mengatakan, untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Aceh, faktor pengendalian penduduk menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Oleh sebab itu katanya lagi, langkah untuk mewujudkan visi Pemerintah Aceh sejalan dengan BKKBN, yaitu mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang guna terciptanya keluarga berkualitas.

“Kita harus meyakinkan masyarakat, bahwa program KKBPK tidak bertujuan membatasi kelahiran, tetapi mengatur dan merencanakan kelahiran secara bijaksana, sehingga lahir anak-anak yang sehat dan cerdas. Untuk itu saya berharap SKPK dapat mendukung program KKBPK,” kata Gubernur Aceh

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengatakan, Rakorda Program KKBPK dalam rangka pertemuan integrasi Kampung Keluarga Berencana bersama mitra kerja, mengangkat tema pentingnya “Meningkatkan Sinergistas Implementasi Program Kerja Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Sahidal berharap, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah, mendukung penuh program KKBPK terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Serta terintegrasi dengan program pembangunan lintas sektor lainnya di Kampung KB.

Pada kesempatan yang sama, Deputi KS-PK BKKBN, M. Yani menegaskan, jika program KKBPK menjadi program priotas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.

Lanjutnya, BKKBN memiliki program 1000 Hari Pertama Kehidupan, sejak janim dalam kandungan, usia balita/anak, usia remaja, dewasa, berkeluarga, hingga Lansia, BKKBN memiliki program aksi disetiap tahapan kehidupan tersebut dan dilayani melalui aktifitas kelompok kegiatan.

“Untuk itu saya ingin pemerintah daerah, OPD KB, dan mitra kerja, bersama BKKBN mensukseskan Program KKBPK yang kita mulai dari keluarga. Keluarga berkualitas dan sejahtera akan mewujudkan Aceh Hebat dan begitu pun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas,” tutur M. Yani.

Kelompok kegiatan yang dimaksud melalui pembentukan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), Rumah Data Kependudukan, Pojok Kependudukan, dan delapan Fungsi Keluarga. Diharapkan dapat dilaksanakan di 584 Kampung KB yang telah dicanangkan di Aceh.