BKKBN Gelar Forum Singkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh menggelar Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran Provinsi Dan Kabupaten/Kota, di Banda Aceh, 11 s/d 12 Maret 2019.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan OPD KB Kabupaten/Kota di Aceh tentang harmonisasi dan sinkronisasi anggaran Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).

“Tujuan dari kegiatan kita ingin adanya pemahaman yang sama baik mulai tahap perencanaan yaitu singkronisasi perencanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) sub bidang KB Tahun 2020 melalui e-Planning (Aplikasi Krisna), evaluasi pemanfaatan dan realisasi penggunaan DAK sub bidang KB Tahun 2018 yang merupakan dana transfer pusat ke daerah,” ujar Sekretaris BKKBN Aceh, Husni Thamrin.

Husni berharap, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Sub Bidang KB tahun ini terealisasi dengan baik. Husni Thamrin merinci, DAK untuk Sub Bidang KB terdiri dari Non Fisik (BOKB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp98,804,875,009 dan DAK Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,888,548,000.

Untuk Provinsi Aceh, kata Husni Thamrin, jumlah alokasi untuk DAK Fisik pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dibandingkan alokasi DAK Fisik pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp23,693,000,000. Sedangkan jumlah alokasi untuk DAK Non Fisik (BOKB) mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen dibandingkan alokasi pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp96,271,360,000.

“Pada tahun ini, 2019, kita juga memiliki DAK penugasan khusus untuk percepatan penurunan stunting, berupa penyediaan BKB (Bina Keluarga Balita) Kit stunting sebesar Rp7,8 miliar yang dikoordinasikan kementerian Kesehatan serta tiga kab/kota (Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Tengah) di Aceh, untuk kegiatan penanganan stunting BOKB di 159 desa,” imbuh Husni Thamrin.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan, dengan adanya penambahan DAK Sub Bidang KB pada tahun ini, diharapkan relisasi anggaran bisa tercapai 100 persen.

“Dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK Sub Bidang KB tahun anggaran 2019, maka BKKBN merasa perlu melakukan penguatan tim pengendalian DAK di masing-masing OPD KB kab/kota maupun intern kami di provinsi tentu secara profesional. Kami siap sedia untuk memfasilitasi, berkoordinasi serta memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota mulai tahap perencanaan, pengusulan, hingga tahap pelaksanaan dan monotoring serta evaluasinya,” kata Sahidal saat menutup kegiatan tersebut pada Selasa (12/3/2019).

Sahidal juga mengatakan, pelaksanaan Program KKBPK tahun anggaran 2019 juga harus memperhatikan sinergisitas kegiatan antar bidang dan antar sektor dengan mengesampingkan ego untuk memperoleh satu tujuan dan sehingga tercapainya sasaran strategis BKKBN.