Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengakui pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi solusi mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya.
Hal demikian disampaikan Aminullah pada pelantikan Dewan UKM Kota Banda Aceh Periode 2018-2022 di Aula Pemko Banda Aceh, Selasa (22/01). Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara dewan UKM dengan Pemko Banda Aceh.
Aminullah berharap kehadiran Dewan UKM Kota Banda Aceh mampu untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru, peningkatan perekonomian masyarakat kota Banda Aceh sehingga menjadi solusi terahadap persoalan pengangguran dan kemiskinan di Banda Aceh.
“Pemko Banda Aceh sangat komit untuk memajukan UKM dan mendukung pelaku UKM, bahkan kita selalu memperkenalkan hasil dari produksi UKM di Banda Aceh kepada pihak diluar Aceh,” ujar Walikota.
Aminullah mencontohkan sebagai salah satu bentuk dukungan pihaknya terhadap UKM adalah dengan terbentuknya PT Mahira Muamalah, sehingga para pedagang bisa meminjam uang dengan bunga sangat rendah. Pemko Banda Aceh kata Aminullah bertekad agar rentenir segera gulung tikar dari Banda Aceh.
“Saat ini sudah ebih dari dua ribu UKM yang di bantu. Karena selama ini banyak pelaku UKM berurusan dengan rentenir padahal itu bertentangan dengan perintah agama.
Makanya Pemko Banda Aceh punya tekad bagaimana rentenir harus gulung tikar dari Banda Aceh. Rentenir ini kapitalis, mematikan orang lain, dan cuma dia yang hidup,” lanjut Aminullah.
Ditempat yang sama Ketua dewan UKM Aceh Malik Musa mengakui, pihaknya ingin menyentuh seluruh UKM di Banda Aceh, termasuk UKM yang belum memiliki pasar yang jelas, sehingga sangat sulit untuk mengembangan usaha mereka.
“Kita ingin membuat mereka betul-betul professional dalam berjualan. Prosesnya harus jelas sehingga mereka bisa bersaing dengan usaha lain, apalagi di Banda Aceh ini lahan tidak luas, sehingga andalannya adalah home industry,” lanjutnya.
Sementara itu dalam sambutannya Ketua Dewan UKM Banda Aceh Erizal Oesman menyebutkan, Dewan UKM kota Banda Aceh periode 2018-2022 mempunyai visi antara lain menciptakan standarisasi, sertifikasi dan peningkatan mutu.
Oleh sebab itu pihaknya mengharapkan dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh terutama dalam hal menyediakan ruang publik, sebagai sarana bagi pelaku UKM di Banda Aceh. “Dewan UKM sebelum dilantik juga sudah melakukan pertemuan dengan kelompok UKM dan kami juga melihat ada keseriusan walikota terhadap pertumbuhan UKM kota Banda Aceh,” ujarnya.
Kedepan pihaknya kata Erizal, ingin mendorong agar produk yang berbasis kearifan lokal seperti “keumamah”, sehingga bisa menjadi produk unggulan seperti halnya rendang Padang. “ Kita ingin bagaimana keumamah ini sama tenar nya seperti rendang. Jadi kita juga fokus untuk memajukan produk lokal,”lanjutnya.
