Masyarakat Semakin Kritis, Humas Diminta Bekerja Lebih Keras

Rakor Humas

Keterbukaan informasi publik di era digital dewasa ini membuat masyarakat begitu leluasa memantau setiap kebijakan dan program Pemerintah, sikap kritis kerap dilontarkan masyarakat pada setiap program yang dijalankan pemerintah.

Situasi ini menuntut aparatur di lembaga Kehumasan bekerja lebih keras dan menguasai teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden, saat membacakan sambutan Plh Sekretaris Daerah Aceh, pada pembukaan Rapat Koordinasi bidang Kehumasan Lembaga Pemerintah se-Aceh tahun 2018, di Grand Nanggroe Hotel, Selasa (6/9/2018) malam.

“Jangankan untuk hal-hal yang salah, untuk hal yang benar sekali pun terkadang kita kerap mendapat kritikan. Di sinilah peran humas sangat dibutuhkan sebagai jembatan yang mampu membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Rahmad.

Rahmad meyakini, dengan kinerja humas yang efektif, maka kebijakan pemerintah akan tersampaikan ke masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, Rahmat berpesan agar aparatur di kehumasan dituntut lebih cerdas, peka dan kreatif dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada, termasuk potensi dalam menggunakan teknologi informasi.

“Di zaman digital sekarang ini, informasi begitu cepat berkembang dan menyebar. Sesuatu yang viral di luar negeri, dengan cepat akan menjadi viral di daerah kita, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, setiap personal humas harus mampu memanfaatkan perkembangan era digital ini dengan baik,” imbuh Rahmad.

4 Tugas Besar Humas

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga menjelaskan tentang empat tugas besar yang mesti dijalankan lembaga maupun personil humas, yaitu memberi informasi kepada masyarakat secara persuasif agar setiap informasi yang disampaikan mendapat respon positif dari masyarakat.

Selanjutnya, personil humas pemerintah dituntut untuk mampu mengubah sikap dan cara pandang masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan bersama. Perubahan cara pandang yang dimaksud tentu harus mengarah kepada hal-hal yang positif agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat.

Selain itu, Humas juga memiliki peran besar dalam mengintegrasikan kebijakan lembaga dengan sikap perbuatan masyarakat, demikian pula sebaliknya.

“Jika ada masalah terkait masyarakat dan lembaga, humas harus berada di barisan terdepan dalam menyelesaikannya. Karena itu, selain dituntut menguasai teknik komunikasi yang baik, personil humas jug harus memahami teknik negosiasi.”

Terakhir, personil humas memiliki tugas untuk memantau dan menganalisa respon publik terhadap kebijakan lembaga agar potensi konflik dapat diatasi sejak dini. Humas perlu melakukan monitoring terhadap sikap dan tingkah laku publik untuk menjadi bahan analisa terkait tren komunikasi yang berkembang.

“Mudah-mudahan di forum ini kita dapat berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pengetahuan tentang perkembangan ilmu di bidang kehumasan, sehingga upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dapat kita jalankan dengan baik,” pungkas Karo Humas Setda Aceh.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Hubungan Media Massa Marwan Djalil, selaku Ketua Panitia Rakor, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan yang mengangkat tema ‘Menciptakan Citra Positif Pemerintah melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Humas dalam menghadapi Tantangan Kehumasan di Era Digital’ ini akan menghadirkan pemateri lokal dan nasional, yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh akan menyampaikan materi Optimalisasi Peran Humas dalam meningkatkan Kemampuan Public Speaking.