BkkbN Aceh Dorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat Cari Solusi Terhadap Persoalan Kependudukan

Kegiatan BKKBN aceh dengan mitra kerja dari DPR RI/Ist

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Sahidal Kastri menyebutkan ada sejumlah permasalahan penduduk dan isu kependudukan bersifat kompleks dan multidimensional.

Oleh karena itu menurutnya masayarakat harus mengetahui isu-isu terkini permasalahan penduduk, mengingat sedemikian kompleksnya hubungan timbal balik antara isu-isu kependudukan dan aspek-aspek pembangunan.

Hal demikian disampaikan Sahidal Kastri pada kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Kegiatan itu bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di desa khususnya di Kampung KB wawasan kependudukan.

Kegiatan ini telah berlangsung di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dan akan berlangsung di Aceh Tengah dan Kota Langsa pada ujung Agustus mendatang.

Sahidal menjelaskan isu-isu terkait kependudukan diantaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Oleh karenanya BKKBN mendorong pemerintah daerah dan masyarakat, agar bersama-sama mencari solusi dari permasalah tersebut, sehingga kesejahteraan dan kualitas penduduk cepat terwujud.

“Sehingga pemahaman kita terhadap program pengendalian penduduk ini semakin luas. Inilah salah satu dari tujuan Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja yaitu Komisi IX DPR RI. Dan kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Komisi IX DPR RI,” ujarnya.

Sahidal menambahkan, BkkbN memiliki beberapa program Kependudukan, misalnya Grand Design dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang bertujuan untuk memproyeksikan dan memprogramkan isu-isu kependudukan. Sahidal mencontohkan, misalnya jumlah penduduk di suatu daerah, berdasarkan luas wilayah sehingga menjadi wilayah yang layak dihuni masyarakat.

“Ada lima aspek pengendalian penduduk, pertama dilihat dari kuantitasnya, kedua kualitasnya, ketiga pembangunan keluarga, keempat mobilitas penduduk, dan kelima data base kependudukan,” lanjut Sahidal.

Sementara itu terkait dengan program pengendalian penduduk dengan Kampung KB, menurutnya setiap Kampung KB akan memiliki Rumah Data Kependudukan. selain itu, Kampung KB harus berbasis data, tujuannya membantu mempermudah membuat perencanaan gampong/desa, sehingga pembangunan di desa tepat sasaran.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI, Khaidir Abdurrahman mengatakan, komisinya yang membawahi BkkbN akan terus mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang membantu pemerintah percepatan pembangunan dalam hal ini pembangunan kualitas penduduk yang sasarannya adalah keluarga.

“Pendidikan berwawasan kependudukan perlu ditanamkan kepada masayarakat kita, agar masyarakat yang notabanenya sebagai penikmat dan pelaku dari pembangunan dapat ikut membantu memberi masukan kepada pemerintah daerah maupun gampong di dalam membuat perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tepat sasaran,” ujar Khaidir.