Dua Dekade Reformasi, BEM Unsyiah Mintah Pemerintah Berhenti Menambah Hutang

Aksi dua dekade reformasi

Sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh menggelar aksi dua dekade reformasi di kantor DPR Aceh, Senin (21/05/2018).

Dalam aksinya itu mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang diterima oleh Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi.

BEM Unsyiah menilai 20 Tahun reformasi sangatlah mengecewakan bagi rakyat Indonesia dengan kondisi yang dipertontotan pemerintahan saat ini, dimana masih terjadinya ketimpangan dan keadilan yang tidak merata serta kediktatoran rezim yang terkesan anti kritik, dimana terdapat upaya pembungkaman hak-hak rakyat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada pemerintah.

Presiden Mahasiswa Unsyiah M Yassir dalam orasinya meminta kepada pemerintah untuk menstabilkan keuangan Negara dan berhenti menambah beban utang Negara serta berupaya untuk melakukan pelunasan hutang yang semakin meninggi.

Selanjutnya BEM Unsyiah meminta kepada pemerintah untuk mempersempit ruang gerak bagi pekerja asing, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang masih banyak menganggur.

“Kita bukan anti terhadap pekerja asing tapi utamakan dulu para pekerja lokal, kemudian baru pekerja asing pada keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh pekerja lokal,” ujarnya di damping Korlap aksi Aditya Siddiq.

Selanjutnya kata Yassir pihaknya berharap kepada pemerintah untuk mewujudkan kebebasan berdemokrasi yang menjamin penuntasan kasus HAM masa lalu, ruang bersuara dan beserikat, pemberantsan KKN dan mengembalikan fungsi militer sebagaimana amanat reformasi.

Selanjutnya pemerintah diminta untuk menjamin agar anak Indonesia mendapatkan pendidkan wajib minimal 12 tahun serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua kalangan.

Kemudian menciptakan ketahanan nasional bidang pangan dan energy yang berkelanjutan. “Kami meminta pihak DPR Aceh untuk menyampaikan tuntutan ini kepada DPR RI untuk diteruskan kepada pemerintah pusat,” lanjutnya.