Irwandi : 18 Tahun BPKS, Dampak Ekonomi Belum Optimal

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik pengurus Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) periode 2018-2023 di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/03/2018).

Pengurus yang dilantik masing-masing, Sayid Fadil sebagai kepala BPKS, Irwan Faisal, wakil kepala BPKS, Muslem Daud, Deputi Umum, Abdul Manan, Deputi Pengawasan, Fauzi Umar, Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang, serta Agus Salim, Deputi Komersial dan Investasi.

Irwandi meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk melaporkan langsung kepadanya jika menerima intimidasi dari pihak manapun sehingga mengganggu pengembangan kawasan Sabang.

“Kalau ada intimidasi laporkan langsung kepada saya. Kalau ada intimidasi kirim ke saya, kita tidak ingin BPKS terombang ambing dengan inimidasi,” ujarnya.

Gubernur juga berharap manajemen BPKS yang baru dapat lebih kreatif, Inovatif dan punya komitmen yang kuat untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian di Sabang.

Menurutnya, persoalan-persoalan regulasi yang belum tuntas dan masih berbenturan terhadap keberadaan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu segara di tindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan pemerintah guna mendapatkan kepastian hukum.

“Semoga Manajemen BPKS periode 2018-2023 yang baru dilantik dapat membawa Kawasan Sabang lebih maju ke depan, dan mampu meningkatkan investasi di semua sektor,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Irwandi juga menugaskan Dewan Pengawas BPKS di bawah pimpinan Adnan Ganto untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja BPKS minimal per semester atau enam bulan sekali.

“Lakukan tindak lanjut seperlunya, sehingga penyerapan anggaran bisa mencapai di atas 90%,” ujarnya lagi.

Irwandi mengatakan sektor wisata adalah entry point untuk mengembangkan kawasan sabang yang nantinya akan diikuti oleh sektor kepelabuhanan, perikanan, industri dan perdagangan.

Perkembangan industri parawisata Sabang menurutnya harus mampu berkolaborasi dengan industri parawisata lainnya, baik dengan Banda Aceh hinterland dan kolaborasi dengan negara ASEAN yaitu Saphula (Sabang-Phuket-Langkawi) sehingga multiplier effect dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena menurut Irwandi, harus diakui selama hampir 18 tahun berjalannya pembangunan Kawasan Sabang dengan segala infrastrukturnya, ternyata dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.

“Tingkatkan peran koordinasi dan singkronisasi dengan Pemerintah Kota Sabang dan Aceh Besar, dengan Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh stake holder di Kawasan Sabang. Bila ada permasalahan segara tangani dengan baik. Jangan bekerja di belakang meja, turun langsung ke lapangan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah,” imbunya.

Kepada pengurus BPKS juga diingatkan pada Juli Tahun ini juga akan diadakan Lomba Marathon Internasional di Sabang. Irwandi meminta segenap perhatian dan kerja keras seluruh pihak, termasuk BPKS agar diarahkan untuk kesuksesan even ini.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads