DPR: Ganti Tanam Ganja Dengan Produk Unggulan

Kepala BNN dan Anggota DPR RI Nasir Djamil di Gayo Lues

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) agar tetap konsisten dengan program komoditi alternatif bagi masyarakat yang selama ini kerap menanam ganja.

Harapan itu disampaikan Nasir Djamil usai menghadiri Penanaman Perdana Komoditi Alernatif di Kabupaten Gayo Lues, Senin 26/2, yang dipusatkan di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren.

Hadir Kepala BNN Budi Waseso, anggota DPR RI Irmawan, Wagub Aceh Nova Iriansyah, Bupati Gayo Lues Muhammad Amru, dan sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga di pusat.

“Jadi jangan sampai, hanya melaksanakan program semata. Karena itu, tanaman ganja harus diganti dengan tanaman yang merupakan komoditi unggulan,” ujar Nasir.

Menurut Nasir Djamil, komitmen pemerintah untuk mengubah pola tanam masyarakat yang selama ini menanam ganja patut diapresiasi. Begitupun masyarakat mengharapkan agar program ini berjangka panjang dan berkelanjutan.

Sebagai anggota DPR RI asal Aceh, Nasir juga mengatakan akan melakukan pengawasan di tiga lokasi alternatif development yakni Aceh Besar, Gayo Lues dan Kabupaten Bireun.

“DPR akan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Nasir.

Nasir juga mendesak Presdien Joko Widodo segera menerbitkan Instruksi Presiden( Inpres) tentang grand design alternative development agar memiliki alas hukum yang kuat. Kalau sudah ada Inpres maka akan mudah bagi Bappenas mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Disamping itu juga program ini akan berlaku secara nasional.

“Semoga Presiden Jokowi terbuka hatinya untuk menerbitkan Inpres. Kalau tidak saya kuatir program tersebut akan hilang di tengah jalan karena tidak didukung oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Nasir Djamil

Anggota DPR RI lainya Irmawan juga menyatakan komitmen memberikan dukungan politik penuh untuk pemberantasan narkoba di Aceh. Pada umumnya, ujar Irmawan, masyarakat yang menanam ganja tahu bahwa perbuatan mereka adalah persoalan melawan hukum dan negara. Namun demikian, mereka tetap melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan pekerjaan lain.

“Saya pikir acara ini adalah solusi. Ketika mereka menemukan kegiatan lain yang bisa menghidupi mereka, saya yakin mereka akan meninggalkan kelakuan mereka,” kata Irmawan.

Irmawan berharap jajaran BNN dan pemerintah di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten-kota bisa melanjutkan program tersebut, dan memastikan program tersebut bisa terus berjalan.