Pemerintah Aceh bersedia untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan membantu mewujudkan perdamaian di wilayah Rakhine.
Hal demikian disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pernyataan sikapnya terkait operasi militer dan kekerasan terhadap warga muslim Rohingya di wilayah Rakhine
Irwandi menyebutkan sebagai daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata selama 30 Tahun dan berada di bawah status Daerah Operasi Militer selama kurang lebih 15 Tahun, Acej juga sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Myanmar yang memberlakukan operasi militer di wilayah Rakhine, Myanmar.
“Aceh memohon Kepada Pemerintah Myanmar untuk menahan diri secara maksimal dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan segera menghentikan Operasi Militer di wilayah Rakhine dan memulai proses stabilisasi politik dan peace-building antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya,”lanjut Irwandi.
Irwandi mengingatkan, Operasi Militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan memunculkan radikalisme, bahkan dapat mengarah kepada perang sipil yang lebih luas.
“Segala upaya untuk mencegah konflik harus dilakukan untuk menjaga kestabilan politik di regional ASEAN, mengingat beberapa Negara ASEAN dan komunitas masyarakat muslim sudah bereaksi keras terkait kekerasan bersenjata di wilayah Rakhine,”ujar Irwandi.
Sementara itu, untuk Pemerintah Indonesia, sebagai sahabat sekawasan ASEAN, menurut Gubernur Aceh itu, perlu secara intens membantu Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Perdamaian di wilayah Rakhine, mendorong terbukanya akses bantuan kemanusiaan untuk para korban, dan membangun payung hukum untuk melindungi setiap orang tanpa membedakan ras, suku, dan agama terutama perlindungan terhadap kelompok rentan.
