Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, menyampaikan sejumlah apirasi warga Banda Aceh kepada anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan.
Hal itu disampaikan walikota pada pertemuan dengan senator asal Ache itu, Selasa (25/07).
Kepada Ghazali, Aminullah mengeluhkan tentang dana otonomi khusus (Otsus) mulai tahun 2018 tidak dikelola lagi oleh kabupaten/kota dan diambil alih oleh provinsi. Hal ini dapat menghambat rencana pembangunan kota ke depan.
“Dana Otsus Selama ini menjadi andalan seluruh kabupaten dan kota dalam melakukan pembangunan. Pengambilalihan ini tentu sangat berdampak besar terhambatnya pembangunan kota ini, apalagi Banda Aceh sebagai pusat ibukota provinsi, tentu membutuhkan dana lebih besar,” imbuh Aminullah.
Permasalahan selanjutnya, lanjut Aminullah, masyarakat Banda Aceh saat ini setiap hari menghasilkan lebih kurang 200 ton sampah yang dibuang ke TPA Gampong Jawa. Namun di lokasi tersebut sampah sudah sangat penuh dan berdampak kepada masyarakat sekitar. “Memang sudah ada TPA baru di Blang Bintang, namun Pemko belum mampu menyediakan tambahan truk sampah.”
Aminullah melanjutkan, Pemko Banda Aceh sedang menyiapkan lahan seluas 5-6 hektar. Lahan ini direncanakan akan dibangun sebuah tempat sebagai ikon Aceh. Tempat ini nantinya akan digelar event-event berkaliber internasional.
“Selain masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami dan lainnya, tempat ini akan menjadi ikon Aceh. Kita akan menamakannya Nurul Arafah. Di sini juga akan digelar Zikir Akbar internasional, masyarakat dari mancanegara akan berzikir bersama di Aceh.
Namun pembangunan tempat ini membutuhkan biaya Rp 150 Miliar. Jadi kami harap kepada Bapak Ghazali Abbas untuk dapat memfasilitasi kami dengan presiden, menteri Agama maupun pariwisata,” harap Wali Kota Banda Aceh.
Selain itu Aminullah mengatakan Pemko sedang membenahi tempat pariwisata untuk menggenjot pendapatan daerah. Lalu ia mengharapkan adanya rumah sakit bertaraf internasional di Banda Aceh, sehingga tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
Menanggapi keluhan dari Walikota, Ghazali Abbas Adan akan menjadikan aspirasi ini sebagai bahan untuk disampaikan kepada Gubernur dan pemerintah pusat. Namun ia mengingatkan bahwa fungsinya sebagai Anggota DPD tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan, namun menyampaikan. “Kami dari anggota DPD berkunjung ke daerah-daerah untuk mendengarkan aspirasi, lalu tugas kami menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ghazali berjanji akan memfasilitasi dan mendampingi Pemko Banda Aceh dengan Menteri Agama RI untuk membahas pembangunan bangunan ikon Aceh. Ia menyarankan agar dikirimkan surat terlebih dulu dengan membuat tembusan kepadanya.
Ghazali Abbas Adan mengingatkan kepada Pemko Banda Aceh untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Kabupaten dan kota harus mandiri, jangan terlalu bergantung pada dana Otsus.” pungkasnya.
