Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih menjadi provinsi termiskin kedua di Sumatera, dengan angka kemiskinan mencapai 16,43 persen pada September 2016.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, angka tersebut bisa terus ditekan sehingga Aceh mampu keluar dari predikat provinsi termiskin di Sumatera.
Harapan tersebut disampaikan Anggoa DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh Abdullah Saleh disela-sela lepas sambut gubernur dan wakil gubernur Aceh dari Zaini Abdullah- Muzakir Manaf kepada Irwandi Ysuf-Nova Iriansyah, Rabu (05/07) malam.
Abdullah Saleh berharap dalam lima tahun kedepan Aceh tidak lagi menempati posisi kedua sebagai daerah termiskin di Sumatera. Menurutnya, dengan anggaran pusat yang cukup besar mengalir ke Aceh, seharusnya berdampak pada menurunnya angka kemiskinan.
Ia meminta agar gubernur Aceh kedepan mampu manjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang produktif, bukan masyarakat yang konsumtif.
“Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Irwandi adalah merubah orientasi masyarakat Aceh yang konsumtif kepada produktif,”ujar Ketua Banleg DPR Aceh ini.
Abdullah Saleh optimis, masyarakat Aceh akan segera keluar dari keterhimpitan ekonomi dan menjadi masyarakat yang produktif.
Abdullah Saleh menyebutkan ada sejumlah sektor yang berpeluang untuk digerakkan untuk mengeluarkan Aceh dari keterpurukan, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan industri kreatif yang sangat potensial, disamping juga kuliner Aceh yang sudah dikenal hingga keluar Aceh seperti kopi Aceh, mie Aceh dan sebagainya.
“Persoalan lain karena Aceh ini terkurung, kita tidak terbuka terutama dalam hubungan keluar negeri, karena Aceh adalah daerah paling ujung dari Indonesia, ini bagaimana kedepan walaupun diujung tapi Aceh tidak terkurung,”lanjutnya lagi.
Sementara itu sebelumnya saat pelantikan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengakui banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan.
Diakuinya, saat ini boleh dikatakan ekonomi Aceh bergerak hanya dari anggaran belanja daerah saja, ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi dan belum disertai dengan kemampuan produksi dan dukungan industri yang memadai.
“Tidak ada yang abadi di dunia, demikian juga limpahan rezeki anggaran belanja daerah yang kita nikmati satu dekade terakhir ini. Pada saatnya dia akan pelan-pelan menipis dan berakhir, dan selanjutnya kita harus berdiri di atas kaki sendiri, dengan kemampuan masyarakat Aceh sendiri,”tegas Irwandi.
