Plt Gubernur Soroti Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Aceh

ANTARA

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Mayjen Purn. Soedarmo meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk bekerja keras sehingga APBA 2017 bisa disahkan pada pertengahan Desember 2016 ini.

Hal itu dikatakan Soedarmo disela-sela temu ramah dan silaturrahmi Plt gubernur Aceh dengan pimpinan media massa dan organisasi wartawan di pendopo gubernur Aceh, Selasa (08/11).

Soedarmo mengatakan selama ini Aceh selalu menjadi provinsi yang selalu terlambat dalam mengesahkan anggaran, hal itu katanya tidak terlepas dari banyaknya kepentingan-kepentingan politik dalam pembahasannya.

Pada kesempatan itu ia mengaku tidak akan mengubah program-program yang sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya, ia bahkan berharap agar program-program tersebut untuk dilanjutkan.

“Salah satu tugas saya disini selain menyukseskan Pilkada adalah melanjutkan dalam hal urusan pemerintahan, makanya saya minta dukungan semua pihak, terutama media,”ujarnya.

Pada kesempatan itu Soedarmo juga menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh serta lambannya pertumbuhan ekonomi.

Ia mengaku akan mengevaluasi dimana letak kesalahan pengelolaan anggaran selama ini sehingga angka kemiskinan di Aceh cukup tinggi, padahal dana yang diterima Aceh setiap tahunnya cukup besar.

Soedarmo menambahkan keberadaannya sebagai pelaksanaan tugas gubernur Aceh hingga tiga bulan kedepan untuk meletakkan landasan yang tepat untuk Aceh. Oleh sebab itu ia juga berharap kepada pihak DPR Aceh agar tidak mengganggu perencanaan yang telah dibuat pihak eksekutif.

Ia mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama membangun Aceh yang sudah cukup ketinggalan dibandingkan daerah lainnya, padahal anggaran untuk Aceh cukup besar diberikan pemerintah setiap tahunnya.

“Ini kita berbanding terbalik dengan provinsi tetangga Aceh yaitu Sumatera Utara yang anggarannya dibawah Aceh tapi perkembangannya luar biasa,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Soedarmo meminta agar kedepan pengelolaan dana-dana yang mengalir ke Aceh, khususnya dana otonomi khusus (Otsus) agar dimanfaatkan untuk program-program prioritas, bukan justru dipecah dengan angka yang keci-kecil sehingga tidak berdampak signifikan bagi pembangunan Aceh.

Seperti diberitakan sebelumnya, bedasarkan data pada Badan Pusat Statitik (BPS) provinsi Aceh menempati urutan kedua sebagai provinsi termiskin di pulau sumatera. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh terendah kedua di sumatera.