11 tahun Aceh Damai, Gubernur : Masih Banyak PR

Pemerintah Aceh memperingati 11 tahun terwujudnya perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

Peringatan puncak berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Senin (15/08) dengan menghadirkan ustadz Arifin Ilham sebagai penceramah. Turut hadir Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dan jajaran Forkompimda.

Dalam sambutannya Zaini berharap agar seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga dan merawat agar perdamaian yang telah dicapai ini bisa abadi, harapan tersebut menurutnya menjadi harapan seluruh rakyat Aceh. ”Harapan kita bagaimana membina dan menjaga perdamaian ini bisa jadi kekal abadi,”lanjutnya.

Zaini mengakui masih ada beberapa substansi dari MoU Helsinki yang belum diimplementasikan kedalam undang-undang pemerintah Aceh.  Zaini menyebutkan, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh baru  saja menetapkan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang juga salah satu amanah dari MoU Helsinki. ”Saat ini sedang dalam proses pelantikan komisionernya, saya harapkan komisioner ini sudah bisa bekerja dalam tahun ini juga,”lanjutnya lagi.

Zaini juga mengakui setelah 11 tahun Aceh meraih perdamaian masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan, salah satunya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di provinsi Aceh. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, provinsi Aceh menduduki provinsi kedua termiskin di Sumatera.

Menurut Zaini untuk hal tersebut pemerintah Aceh telah menandatangani peraturan gubernur Aceh tentang arah kebijakan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Aceh sebagai kebijakan Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan kesenjangan.

Pada kesempatan itu Zaini juga mengingatkan semua pihak dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun 2017 mendatang, yang merupakan Pilkada ketiga pasca perdamaian Aceh.

Ia berharap semua kandidat untuk bersatu menyukseskan Pilkada tersebut dengan menjaga keharmonisan dan kedewasaan dalam berdemokrasi serta tidak menjelek-jelekkan satu sama lainnya.