Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi mempertanyakan sejauh mana usulan msyarakat ditampung dalam Musrembang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan bahkan Musrenbang Nasional.
Menurut Anggota Komisi I DPR Aceh itu, sejauh ini pemerintah Aceh masih belum mampu memenuhi standar minimal kebutuhan dasar maayarakat.
Ia mencontohkan dalam sebulan terakhir kasus gizi buruk, pelayanan kesehatan hingga kematian ibu dan bayi di RSIA Banda Aceh merupakan deretan peayanan dasar masyarakat yang harusnya dipenuhi, disamping juga air PDAM, listrik, dan layanan administrasi publik.
Anggota Fraksi PKS-Gerindra itu berharap Musrenbang tahun ini mampu menjawab pemenuhan hak publik yang harus dilayani oleh pemerintah.
“Dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat di DPRA akan mengawal dan memastikan usulan dan anggaran ini benar-benar sampai kepada rakyat,”ujarnya melalui siaran Pers, Kamis (14/04).
Bardan mengingatkan, apapun alasannya fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi adalah mandat konstitusi yang harus dilaksanakan demi kepentingan rakyat Aceh yang lebih baik.
