Delegasi bangsa Moro Filipina Selatan Rabu (10/12) melakukan kunjungan ke kantor DPR Aceh. Kunjungan delegasi ini diterima oleh Wakil ketua DPR Aceh Sulaiman Abda dan ketua Fraksi partai Aceh Kausar beserta sejumlah anggota DPR Aceh lainnya.
Dalam kunjungan setengah harinya itu delegasi bangsa Moro ingin belajar banyak terkait perdamaian Aceh sehingga bisa menjadi masukan bagi mereka yang juga baru menandatangani kesepakatan perdamaian dengan pemerintah Filipina pada 27 Maret 2014 silam.
Delegasi yang dipimpin Zainudin Batu itu juga ingin mengetahui bagaimana di provinsi Aceh bisa mendirikan partai politik lokal, pasalnya bangsa Moro juga sedang berupaya untuk mendirikan di Filipinan yang mewakili bangsa Moro.
Hal itu menurut Zainuddin merupakan langkah yang sah, karena menjadi salah satu poin yang disepakati antara pemerintah Filipina dengan bangsa Moro dalam perdamaian.
Menanggapi hal itu, ketua Fraksi partai Aceh Kausar mengatakan, mendirikan partai politik lokal bukanlah hal sulit bagi Aceh, ia mencontohkan partai Aceh sebagai partai lokal terbesar di Aceh hanya mengubah organisasi militernya menjadi organisasi sipil yang kemudian dilanjutkan dengan mendirikan partai politik.
Namun demikian dikatakan Kausar partai lokal bukan hanya menjadi milik mantan GAM semata, akan tetapi juga milik masyarakat Aceh secara luas.
”Kita sampaikan bahwa sebenarnya tidak sulit bagi Aceh membuat partai lokal, karena sebelumnya kita sudah punya oragnisasi perlawanan, jadi tinggal memotong senjata dan membentuk partai politik, dan ini bukan hanya untuk mantan GAM tapi kepada semua masyarakat Aceh, sehingga banyak lahir partai lokal di Aceh,” ujarnya.
Meskipun demikian Kausar mengakui keberadaan partai Lokal butuh waktu, khususnya dalam hal mentransformasikan budaya militer kedalam organisasi politik yang lebih terbuka dan demokratis.
Kepada delegasi Moro, Kausar juga menjelaskan saat ini ada tiga partai lokal yang berhasil menempatkan perwakilannya di DPR Aceh, masing-masing Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh.
Selain itu disebutkannya tidak ada perbedaan antara partai lokal dengan partai nasional di Aceh, karena baik partai lokal dan nasional sama-sama berkepentingan memperjuangkan MoU Helsinki dan UUPA.
